SINTANG – Pemerintah Kabupaten Sintang kembali menorehkan capaian positif dalam tata kelola keuangan daerah. Untuk laporan keuangan Tahun Anggaran 2025, Kabupaten Sintang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tersebut dilakukan langsung oleh Ketua BPK Perwakilan Kalimantan Barat, Dr. Sri Haryati, kepada Bupati Sintang Gregorius Herkulanus Bala di Aula BPK Perwakilan Kalbar di Pontianak, Senin (25/5/2026).
Capaian itu menjadi penanda bahwa pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Sintang dinilai telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan serta disajikan secara wajar dalam seluruh aspek material. Di tengah tuntutan publik terhadap pemerintahan yang transparan dan akuntabel, opini WTP dinilai menjadi indikator penting atas kualitas pengelolaan anggaran daerah.
Bupati Sintang Gregorius Herkulanus Bala hadir didampingi Ketua DPRD Kabupaten Sintang H. Indra Subekti, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dr. Harisinto Linoh, serta Pelaksana Tugas Inspektur Kabupaten Sintang Budi Purwanto.
Usai menerima LHP, Bala menegaskan bahwa raihan WTP bukan sekadar penghargaan administratif, melainkan bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan anggaran.
“Opini WTP ini menjadi motivasi bagi Pemerintah Kabupaten Sintang untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, memperkuat akuntabilitas, serta memastikan setiap program dan kegiatan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Gregorius Herkulanus Bala.
Menurutnya, keberhasilan mempertahankan opini WTP merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah dan dukungan DPRD Kabupaten Sintang dalam menjalankan fungsi pengawasan serta penganggaran.
Sementara itu, Ketua BPK Perwakilan Kalimantan Barat Dr. Sri Haryati mengingatkan agar seluruh pemerintah daerah tidak hanya berfokus pada capaian opini, tetapi juga serius menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan untuk meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran daerah.
Penyerahan LHP tersebut turut dihadiri kepala daerah dan pimpinan DPRD kabupaten/kota se-Kalimantan Barat. (PRD)