JAKARTA – Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menyoroti sejumlah persoalan infrastruktur dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terkait pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2027, Kamis (11/6/2026).
Dalam rapat tersebut, Lasarus menyoroti penurunan anggaran Kementerian PU yang dinilai perlu disikapi secara hati-hati agar tidak berdampak pada kualitas layanan infrastruktur, khususnya jalan nasional dan konektivitas antarwilayah. Menurutnya, infrastruktur memiliki peran penting dalam mendukung mobilitas masyarakat dan distribusi barang.
“Konektivitas yang terganggu akan berdampak langsung pada meningkatnya biaya angkutan dan beban masyarakat,” tegas Lasarus.
Ia juga mendorong pemerintah untuk memperkuat program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah dan Inpres Irigasi. Program tersebut dinilai penting untuk membantu pemerintah daerah yang menghadapi keterbatasan anggaran pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur.
Selain itu, Lasarus menyoroti pelaksanaan program Inpres Irigasi yang selama ini banyak melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Menurutnya, kontraktor lokal memiliki kemampuan untuk mengerjakan paket pekerjaan yang tersedia sehingga dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi daerah.
“Jangan sampai negara berbisnis dengan rakyatnya sendiri,” ujar Lasarus.
Dalam kesempatan yang sama, legislator asal Kalimantan Barat itu juga menyinggung kondisi sejumlah ruas jalan di wilayah Kalbar yang mengalami kerusakan. Ia mengungkapkan bahwa di beberapa lokasi, warga bahkan menanam pohon pisang di tengah jalan sebagai bentuk protes sekaligus penanda bagi pengguna jalan agar lebih berhati-hati.
Menurut Lasarus, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya dukungan anggaran yang memadai untuk penanganan infrastruktur dan kebencanaan. Ia berharap pembangunan dan pemeliharaan jalan tetap menjadi prioritas sehingga konektivitas masyarakat dapat terjaga dan aktivitas ekonomi daerah tidak terganggu.
“Kita berharap penanganan infrastruktur dan kebencanaan mendapat dukungan anggaran yang memadai agar masyarakat tidak terus menanggung dampaknya,” pungkasnya. (PRD)