SINTANG – Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite di Nanga Mau, Kecamatan Kayan Hilir, Kabupaten Sintang, mulai dikeluhkan masyarakat. Antrean panjang di SPBU membuat sebagian warga kesulitan mendapatkan BBM, sementara harga Pertalite di sejumlah kios atau pengecer disebut telah mencapai Rp20.000 hingga Rp25.000 per liter.
Kepala Suku Sub Suku Dayak Kebahan, Sakundus, berharap pemerintah dan instansi terkait segera mengambil langkah untuk mengatasi kondisi tersebut agar tidak semakin membebani masyarakat.
Menurut Sakundus, salah satu langkah yang dapat dipertimbangkan adalah penerbitan surat edaran resmi mengenai Harga Eceran Tertinggi (HET) BBM di kios-kios. Dengan adanya batas harga yang jelas, masyarakat memiliki kepastian harga sekaligus diharapkan dapat mengurangi tekanan akibat panjangnya antrean di SPBU.
“Kalau harga di kios-kios sudah mulai di batas kewajaran, kami berharap pemerintah atau instansi terkait bisa mengeluarkan surat edaran resmi tentang HET. Misalnya maksimal Rp15.000 per liter, sehingga masyarakat punya pilihan dan antrean di SPBU juga bisa terurai,” ujar Sakundus, Jumat (21/8/2026).
Ia juga meminta pengawasan terhadap aktivitas di SPBU dapat ditingkatkan. Menurutnya, keterlibatan Forkopimcam, termasuk TNI dan Polri, sangat diperlukan untuk membantu menjaga ketertiban serta memastikan penyaluran BBM subsidi berjalan dengan baik dan tepat sasaran.
Sakundus mengatakan kondisi masyarakat saat ini cukup berat karena persoalan BBM terjadi bersamaan dengan kondisi kemarau dan kabut asap. Selain itu, sebagian masyarakat juga menghadapi keterbatasan air.
“Ditambah lagi, saat ini masyarakat sedang menghadapi kabut asap dan musim kemarau yang menyebabkan kelangkaan air. Kondisi tersebut semakin diperparah dengan kelangkaan BBM. Kita tentu berharap situasi seperti ini tidak menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Karena itu, kondisi ini perlu segera mendapat perhatian dan ditangani secara serius agar tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih besar di tengah masyarakat,” katanya.
Ia menegaskan, persoalan tersebut bukan untuk menyalahkan pihak tertentu, melainkan sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang membutuhkan BBM untuk bekerja, menjalankan usaha, mengangkut hasil pertanian dan memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Sakundus berharap pemerintah segera melakukan evaluasi dan mengambil langkah konkret untuk memastikan ketersediaan BBM serta menjaga harga tetap wajar. Ia juga mengajak masyarakat tetap tertib dan tidak melakukan pembelian secara berlebihan agar distribusi BBM dapat berjalan dengan baik dan adil. (PRD)