MERAUKE – Tokoh perempuan adat sekaligus pejuang lingkungan dari Merauke, Papua Selatan, Yasinta Moiwend atau yang dikenal luas dengan sapaan Mama Sinta, meminta agar penayangan film dokumenter Pesta Babi segera dihentikan.
Permintaan tersebut disampaikan setelah dirinya mengaku keberatan karena wajah dan keterangannya ditampilkan dalam film tanpa adanya izin maupun persetujuan sebelumnya. Bahkan, Mama Sinta menyatakan siap menempuh langkah hukum apabila film tersebut masih terus diputar dan disebarluaskan.
“Dihentikan. Mulai hari ini dihentikan. Seandainya ada yang putar film itu, tolong proses orang itu,” ujar Mama Sinta seperti dikutip dari KompasTV, Sabtu (30/5/2026).
Menurut Mama Sinta, dirinya tidak pernah dilibatkan dalam proses produksi maupun pengambilan gambar untuk film tersebut. Ia mengaku baru mengetahui keberadaan film itu ketika menontonnya dan merasa terkejut karena terdapat tayangan yang menampilkan dirinya.
“Tidak pernah diajak dalam pembuatan film itu. Saya kaget pada saat menonton,” katanya.
Kekecewaan yang dirasakan Mama Sinta semakin besar karena film tersebut telah diputar di sejumlah tempat tanpa adanya komunikasi ataupun persetujuan darinya sebagai pihak yang ditampilkan.
“Film itu diputar tanpa izin dari saya. Mereka putar di mana-mana. Saya sakit hati, saya kecewa sekali. Tidak ada izin dan tidak ada pembicaraan dengan saya,” ungkapnya.
Sebagai tindak lanjut, Mama Sinta yang didampingi kuasa hukumnya, T.S. Hamonangan Daulay, melaporkan Ketua LBH Merauke berinisial JTW ke Polda Metro Jaya pada Jumat (29/5/2026).
Laporan tersebut telah tercatat dengan nomor LP/B/3843/V/2026/SPKT/Polda Metro Jaya tertanggal 29 Mei 2026.
Kuasa hukum Mama Sinta menjelaskan bahwa laporan yang diajukan mengarah kepada individu yang dianggap bertanggung jawab dalam peluncuran film tersebut.
“Yang kami laporkan adalah perorangan, yakni Ketua LBH Merauke dengan inisial JTW,” kata Hamonangan Daulay saat ditemui di Mapolda Metro Jaya.
Film Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita merupakan dokumenter investigatif yang disutradarai Dandhy Laksono dan Cypri Paju Dale. Film yang dirilis pada 2026 itu mengangkat isu perjuangan masyarakat adat di Papua Selatan dalam mempertahankan wilayah adat mereka di tengah ekspansi berbagai proyek pembangunan skala besar.
Dokumenter berdurasi sekitar 95 menit tersebut menyoroti rencana konversi jutaan hektare kawasan hutan Papua untuk kepentingan perkebunan dan industri pangan. Film ini pertama kali ditayangkan dalam gala premiere di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta, pada 12 April 2026, sebelum kemudian diputar di berbagai forum diskusi publik dan kegiatan akademik.
Hingga saat ini, polemik terkait penayangan film tersebut masih menjadi perhatian publik, terutama setelah muncul keberatan dari sejumlah pihak yang merasa tidak pernah memberikan persetujuan atas penggunaan identitas maupun keterlibatan mereka dalam dokumenter tersebut. (PRD)